Sign In

Remember Me

Menyongsong Indonesia Demokratis dengan Mewujudkan Parlemen Aspiratif dan Inspiratif

Menyongsong Indonesia Demokratis dengan Mewujudkan Parlemen Aspiratif dan Inspiratif

 Tiang dan tembok merupakan dua elemen terpenting dalam berdirinya sebuah bangunan. Tanpa dua elemen tersebut, sebuah bangunan tidak bisa berdiri dengan kokoh dan tidak berarti sedemikian rupa. Tiang menyumbangkan kekuatannya untuk menyangga bagian-bagian diatasnya supaya tidak roboh dan tersungkur kebawah. Antara tiang yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga timbullah sebuah kekuatan besar yang dapat menyangga bagian yang lainnya ketika terombang-ambing oleh kencangnya tiupan angin atau badai yang besar. Tembok berfungsi sebagai perisai untuk melindungi bagian dalam rumah dari terpaan luar. Begitupula dalam sebuah negara, negara membutuhkan sosok yang berfungsi layaknya tiang dan tembok. Sosok  yang selalu mengguatkan dan menyangga yang lain. Pemerintahan merupakan suatu tiang dalam berdirinya dan tegaknya suatu negara. Maka dari itu, untuk meningkatkan kemartabatan suatu negara diperlukan pemerintahan yang berdaulat, demokratis, dan memiliki integritas moral yang baik.

Teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan acuan yang digunakan oleh Bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan. Montesqiueu mengemukakan “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.” Kekuasaan pertama, penguasa atau  magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu yang kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara. Berdasarkan ketiga kekuasaan tersebut kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang paling penting, karena kekuasaan legislatif memiliki peran penting dalam penyusunan hukum yang berlaku di sebuah negara.

Landasan hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Lembaga  legislatif yang bertugas menyusun undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Apabila kita perhatikan kepolitikan terutama lembaga legislatif sudah berjalan dengan baik, tetapi menurut saya politik Indonesia juga ironis. Anggota DPR, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk membela kepentingan rakyat, justru berjuang untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat kita lihat dari kasus 2015 mengenai konflik antara Pemda DKI dengan Ahok mengenai APBD DKI. Terdapat dana-dana yang tidak jelas dujukan untuk apa yang dimasukkan kedalam APBD DKI., inilah yang membuktikan penyelewengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPR-RI, DPR Provinsi ataupun DPR Kab/Kota.DPR yang seharusnya  membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti tampak dulu ketika berlangsungnya sidang parlemen tentang kasus Bank Century, kini justru berubah. DPR mempunyai peran strategis  dalam memajukan dan mengangkat martabat Indonesia melalui fungsi yang dimiliki lembaga tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

1. Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2. Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

 DPR akan menjadi sebuah lembaga yang terhormat dan disegani oleh masyarakat apabila ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dengan baik oleh anggota DPR yang memiliki integritas moral yang baik. Akan tetapi, kita telah menyaksikan realitas yang berlawanan dengan keinginan masyarakat. Para anggota DPR ternyata lebih berpihak kepada kepentingan pribadi dan kepentingan partai. Janji manis yang terlontar pada saat kampanye hanyalah bagaikan kapas yang mudah terbang ketika tertiup angin. Seiring berjalannaya waktu janji tersebut tidak terealisasikan dengan baik. Saya merasa kecewa terhadap semua itu, karena DPR belum mampu mengemban amanat masyarakat dengan baik.  

Kegagalan yang terjadi dalam fungsi legislasi adalah pencanangan program untuk membahas RUU dan menetapkannya menjadi UU . Menurut saya proses pembahasan RUU sering kali diwarnai dengan debat antar anggota, ada beberapa yang berupaya untuk menyesuaikan RUU degan kepentingan golongan atau partai. Padahal, Indonesia menganut asas demokratis, musyawarah, dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara bukan kelompok atau golongan. Seharusnya dalam proses pembahasan RUU diterapkan asas musyawarah mufakat secara menyeluruh, sehingga dapat membuat keputusan yang didasari oleh persetujuan seluruh anggota. Fungsi anggaran merupakan fungsi DPR dalam membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan UU tentang RAPBN yang diajukan oleh presiden. Akan tetapi, fungsi anggaran yang dimiliki DPR melebihi batas kewenangan. Tidak hanya membahas RAPBN saja tapi DPR bahkan sangat menentukan pos-pos anggaran di RAPBN yang bukan wewenang DPR. DPR seharusnya hanya mengkritisi dan menetapkan RAPBN bersama Pemerintah tetapi tidak  menentukan pos-pos. DPR juga memiliki fungsi pengawasan, pemahaman saat ini fungsi pengawasa DPR salah satunya berhubungan dengan hak DPR yang diatur dalam pasal 20Aayat 2 UUD 1945, yang berbunyi “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat” pasal yang mengatur lebih lanjut yaitu pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No.27 tahun 2009. Menurut saya, peran fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah mengalami pasang surut kualitas dan kekuatannya.

Menurut perkembangannya dari masa orde lama, orde baru, hingga reformasi kekuatan pengawasan legislatif terhadap eksekutif kembali melemah, faktanya adalah banyak hak interpelasi dan hak angket yang dilakukan DPR kandas dijalan, dalam arti pengawasan terhenti tanpa ada tindak lanjut oleh pemerintah atas rekomendasi-rekomendasi dari pelasksanaan interpelasi dan angket yang dilakukan oleh DPR. Selain itu kegagalan fungsi DPR dalam kepolitikan dapat dilihat pula dari rendahnya komitmen individu sebagian anggota DPR untuk terlibat pada tingkat pembahasan, misalnya rapat paripurna. Oleh sebab itu, DPR harus lebih meningkatkan bobot kelembagaan dan peningkatan kinerja dewan. Saya berharap setiap anggota dewan dapat memiliki integritas moral yang lebih baik karena apabila mereka memiliki moral yang baik maka pola pikir akan berkembang menuju hal yang baik pula, seperti tidak melakukan korupsi dan suap, mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan golongan, dan menerima segala aspirasi yang masyarakat berikan. Menurut saya itulah awal dari untuk mewujudkan parlemen yang aspiratif dan inspiratif.

Andai saya menjadi anggota DPR maka saya akan mengawali dengan melakukan langkah sederhana terlebih dahulu, tetapi dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang di miliki oleh anggota DPR. DPR yang inspiratif tercermin dari teladan para anggotanya yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat karena sebenarnya DPR adalah representasi masyarakat itu sendiri. Saya tidak mau bejanji yang terlalu muluk, tetapi saya akan mencoba memperbaiki kinerja dewan dan melanjutkan program DPR yang belum terlaksana dalam setiap komisi dengan cara: menjadikan dewan memiliki integritas moral yang baik, pembentukan moral akan dilakukan secara tegas; membuat ketentuan yang berkenaan dengan sidang, mulai dari jumlah kehadiran anggota DPR, penanaman musyawarah mufakat untuk menentukan keputusan, hingga masalah anggota DPR yang tidur ketika sidang sedang dilaksanakan. Selain itu saya akan berusaha mengusulkan peningkatan anggaran dalam bidang kependidikan meskipun saat ini program pemerintah saya nilai sudah cukup memuaskan dengan memberikan biasiswa Kartu Indonesia Pintar, perlindungan ibu dan anak, dan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama yang kurang mampu; berusahan menyelaraskan RUU sesuai dengan aspirasi yang diungkapkan oleh masyarakat Indonesia karena disitulah peran DPR yang sesungguhnya yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dan yang paling penting menanamkan demokrasi, mufakat, musyawarah dalam melakukan sidang. Inilah esensi dari aspiratif, DPR mampu menjaring aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya dalam bentuk program kerja nyata serta pelayanan terbaik.

Saya berharap segala pihak baik badan kepemerintahan ataupun masyarakat dapat bekerja sama untuk mewujudkan kepolitikan  Indonesia dapat berjalan kearah yang lebih baik lagi sehingga dapat mewujutkan tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Mari kita mewujudkan parlemen yang aspiratif dan inspiratif untuk menyongsong Indonesia yang demokratis.

Daftar pustaka:

http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang, diakses pada hari Selasa 26 September 2016, pukul 16.00

http://artikel.sabda.org/pribadi_yang_dewasa, diakses pada hari Rabu 27 September 2016, pukul 19.00

http://www.dpr.go.id/, diakses pada hari Rabu 27 September 2016, pukul 19.50

http://www.kompasiana.com/, diakses pada hari Kamis 28 September 2016, pukul 14.30

 

Penulis  : Isti Rahayu

Email  : [email protected]

No.HP  : 087839027607

Yogyakarta, 29 September 2016

 

 


Seorang pelajar SMA N 9 Yogyakarta yang menyukai novel dan sedang tahap belajar menulis.

Leave a Reply